Alami Surplus Pajak, Taiwan Akan Bagikan Bantuan Tunai Rp 5,3 Juta per Warga
TAIPEI. Warga Taiwan segera menerima bantuan tunai sebesar 10.000 dollar New Taiwan (sekitar Rp 5,3 juta) per orang. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mencatat surplus besar dari penerimaan pajak tahun fiskal 2024.
Keputusan itu diambil bersamaan dengan persetujuan kenaikan batas penggunaan anggaran oleh legislatif. Partai oposisi Kuomintang (KMT) sebelumnya mengusulkan agar plafon anggaran dinaikkan dari 410 miliar menjadi 545 miliar dollar New Taiwan (sekitar Rp 243 miliar). Dana tambahan tersebut mencakup anggaran untuk pertahanan, industri dan lapangan kerja, bantuan sosial, hingga distribusi uang tunai bagi masyarakat.
Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak Taiwan pada 2024 mencapai 3,7619 triliun dollar New Taiwan (sekitar Rp 2,3 kuadriliun). Angka ini menembus rekor sekaligus melampaui proyeksi awal sebesar 528,3 miliar dollar New Taiwan (sekitar Rp 283 triliun).
Surplus inilah yang menjadi dasar pemerintah setuju untuk menyalurkan bantuan langsung. Dana akan mulai dicairkan paling cepat pada Oktober 2025 setelah proses administrasi selesai.
Rencana awal sempat menyebutkan keluarga kaya tidak akan mendapat bantuan. Namun, ide tersebut ditolak oleh anggota legislatif.
Mereka menilai semua lapisan masyarakat berhak mendapatkannya, apalagi saat ini banyak keluarga masih terdampak bencana topan, banjir, hingga efek dari kenaikan tarif impor Amerika Serikat. “Semua orang berhak menerima bantuan,” tulis Taipei Times (15/8) seperti dikutip dari kompas.com.
Meski begitu, pemerintah belum bisa memastikan apakah warga asing dengan izin tinggal permanen juga akan ikut menerima bantuan ini.
Sempat Ditolak Pemerintah
Menariknya, bantuan tunai Rp 5,3 juta per orang ini sempat ditolak pemerintah. Kekhawatiran muncul lantaran anggaran negara berpotensi terbebani utang.
“Pendapatan pajak yang lebih tinggi dari perkiraan tidak selalu berarti keuangan negara dalam keadaan baik,” ujar Wakil Menteri Politik Kementerian Keuangan, Juan Ching-hua, dikutip Focus Taiwan (24/3).
Dia mengingatkan bahwa dalam periode 2012–2023, Taiwan hanya tiga kali mencatat surplus anggaran, sementara defisit terjadi hampir setiap dua tahun sekali.
Namun, setelah melalui perdebatan, pemerintah akhirnya mengubah sikap dan menyetujui skema bantuan tunai sebagai bagian dari kenaikan plafon anggaran.
Selain bantuan tunai, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sektor strategis. Di antaranya, 150 miliar dollar New Taiwan (Rp 80,5 miliar) untuk pertahanan nasional, 93 miliar (Rp 49,9 miliar) untuk industri dan lapangan kerja, serta 67 miliar (Rp 35,9 miliar) untuk bantuan sosial.
Kabinet juga menambah dana untuk perusahaan listrik negara, Taipower, guna memperkuat jaringan serta memperluas penanaman kabel bawah tanah. (KEN)
