Penerimaan Pajak per Oktober 2025: Turun 3,86% dan Baru Capai 70,2% dari Target
JAKARTA. Hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.459 triliun. Jumlah itu turun 3,86% dibandingkan realisasi penerimaan pajak Oktober 2024. Sementara capaian tersebut baru sebesar 70,2% terhadap target atau outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun yang ditetapkan pemerintah.
Dalam laporan semester I 2025, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.076,9 triliun. Artinya, dalam sisa dua bulan, pemerintah harus mengejar tambahan penerimaan pajak sebesar Rp620,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satunya jumlah pengembalian pajak atau restitusi. Tanpa restitusi, penerimaan pajak hingga Oktober seharusnya bisa mencapai Rp1.799,55 triliun.
Semua Jenis Pajak Alami Kontraksi
Jika dirinci, hampir semua jenis pajak mengalami kontraksi. Beberapa jenis pajak yang turun seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21, PPh Final, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Sementara itu, hanya penerimaan pajak lainnya yang tumbuh positif. Hal ini disebabkan adanya setoran pajak (deposit) yang di-top up wajib pajak. “Penerimaan pajak lainnya akan dikategorikan ke dalam jenis pajak setelah SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) lengkap disampaikan wajib pajak,” ujar Suahasil, Kamis (20/11).
Postur APBN Defisit 2,02%
Adapun realisasi postur APBN per 31 Oktober 2025 mengalami defisit Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, total pendapatan negara sebesar Rp2.113,3 triliun, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp2.593 triliun.
Total pendapatan negara tersebut selain berasal dari penerimaan pajak juga berasal dari penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp249,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp402,4 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp713,4 triliun.
