Tag
#PPh 21
Menampilkan 1-19 dari 31 item
articleSP2DK PPh Pasal 21 di Era Coretax: Temuan Umum dan Strategi Mitigasi Risiko
Era Coretax membuat pengawasan DJP semakin ketat. Kenali temuan umum SP2DK PPh Pasal 21 dan strategi mitigasi risikonya.
24 Jul 2026
articlePemain Piala Dunia Kantongi Bonus Jumbo! Yuk Pahami Pajak Hadiah bagi Atlet
Bonus atlet Piala Dunia bisa dikenai pajak? Simak ketentuan PPh atas hadiah dan bonus atlet berdasarkan PER-11/PJ/2025 di sini.
22 Jul 2026
articleDebut di IPOS ke-10, MUC Kupas Peran Pajak di Industri Event
MUC Consulting debut di IPOS ke-10, kupas tantangan pajak industri event mulai dari PPN hingga Coretax, serta strategi kelola risiko lewat dokumentasi dan konsistensi.
29 Apr 2026
articlePenerimaan Pajak Tumbuh 20,7% di Kuartal I 2026, Sinyal Ekonomi Membaik
Penerimaan pajak kuartal I 2026 capai Rp394,8 triliun. Pemerintah sebut sinyal ekonomi membaik dan kepatuhan meningkat.
6 Apr 2026
articleIMF Usulkan Tarif Pajak Karyawan Naik, Purbaya Pilih Jaga Ekonomi
IMF mengusulkan kenaikan pajak karyawan (PPh 21) untuk menjaga defisit APBN, namun Menkeu Purbaya tegaskan pemerintah belum akan mengubah tarif demi menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
19 Feb 2026
articleUrgensi Simplifikasi Pajak Program Magang
Artikel ini membahas pentingnya penyederhanaan aturan pajak bagi program magang di Indonesia. Saat ini, skema PPh atas uang saku magang dinilai masih memberatkan perusahaan dan peserta magang. Pemerintah disarankan menyesuaikan aturan dengan batas PTKP untuk mendorong partisipasi dan mengurangi potensi sengketa pajak.
12 Nov 2025
articleBisa Dinikmati Pekerja Sektor Pariwisata, Fasilitas PPh Pasal 21 DTP Resmi Diperluas
Pemerintah resmi memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata lewat PMK 72/2025 untuk dorong ekonomi dan lapangan kerja.
30 Okt 2025
articleWebinar MUC Bijak: Bedah Tuntas PER-15/2025, Era Baru Pajak Kripto
MUC Consulting kembali menggelar webinar Bijak tentang pajak kripto sesuai PER-15/2025. Simak penjelasan praktisi dan pahami dampak regulasi bagi transaksi mata uang digital.
10 Sep 2025
articleMekanisme PPh Pasal 21 Ditanggung Tak Hanya Berlaku Untuk ASN dan DPR
Artikel ini membahas mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, termasuk perbedaan antara pajak ditanggung karyawan, ditunjang perusahaan (gross up), serta yang ditanggung pemerintah untuk ASN, TNI/Polri, dan anggota DPR. Penjelasan disertai ilustrasi perhitungan Take Home Pay agar mudah dipahami.
9 Sep 2025
articleLebih Adil, Skema Baru Bagi Hasil PPh 21 Bakal Berdasarkan Domisili Karyawan
Pemerintah akan ubah skema bagi hasil PPh 21 dari berbasis lokasi perusahaan ke domisili karyawan. Langkah ini dinilai lebih adil dan beri manfaat langsung bagi daerah tempat pekerja tinggal.
4 Sep 2025
articleNIK Tak Terdaftar di Coretax, DJP Terbitkan NPWP Sementara Untuk Pembuatan Bukti Potong PPh 21
Layanan perpajakan pada coretax diperbarui, DJP sediakan fitur pembuatan bukti potong PPh 21 dengan menggunakan NPWP sementara.
7 Feb 2025
articleCara Menghitung PPh 21 Pegawai Tetap Bulan Desember
Sejak ketentuan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berlaku, penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di bulan Desember berbeda dibandingkan 11 bulan sebelumnya, karena harus memperhitungan pajak terutang setahun dan PPh 21 yang telah dipotong sepanjang Januari-November.
24 Des 2024
articleDJP Sebut Penerimaan Pajak Kelompok Masyarakat Super Kaya Capai Rp 18,5 triliun
Direktur Jenderal Pajak (DJP) menyebut sepanjang Januari-Agustus 2024, jumlah penerimaan pajak yang terkumpul dari kelompok wajib pajak super kaya atau High Wealth Individual (HWI) mencapai Rp 18,5 triliun.
15 Okt 2024
articlePMK 168 Tahun 2023 Soal Teknis Pemotongan PPh 21 Terbit, Berikut Uraiannya
23 Jan 2024
articleDJP Siapkan Alat Hitung PPh 21 Berdasarkan TER
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyiapkan alat untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif efektif (TER) yang sebelumnya tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.
2 Jan 2024
articleBerlaku 1 Januari 2024, Aturan Penggunaan Tarif Efektif PPh 21 Dirilis
Berlaku mulai 1 Januari 2024, pemerintah pastikan formula penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat menggunakan Tarif Efektif (TER), sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.
1 Jan 2024
articlePemerintah Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan di IKN
Untuk mendorong proyek pemindahan ibu kota negara, Pemerintah bebaskan Pajak Penghasilan (PPh) pegawai atau PPh Pasal 21 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
4 Des 2023
articlePenghitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Berlaku Januari 2024
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan formula penghitungan baru, berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER),dipastikan akan berlaku mulai masa pajak Januari 2024.
27 Nov 2023
articleUMP DKI Jakarta Naik, Ini Dampaknya Pada Penerimaan Pajak
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 3,38% dari besaran UMP sebelumnya yaitu Rp 4.901.759, diperkirakan belum cukup untuk mendongkrak setoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
23 Nov 2023
