Tag
#Transaksi Digital
Menampilkan 1-19 dari 20 item
articlePajak Ekonomi Digital Capai Rp54,71 Triliun hingga Juni 2026
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp54,71 triliun hingga Juni 2026, didominasi PPN PMSE, pajak kripto, dan fintech.
23 Jul 2026
articleDJP Tunjuk Dua Perusahaan AI sebagai Pemungut PPN PMSE
DJP menunjuk dua perusahaan AI sebagai pemungut PPN PMSE. Penerimaan PPN PMSE hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp40,55 triliun.
2 Jul 2026
articlePajak Digital Tembus Rp47,18 Triliun, PPN PMSE Masih Jadi Andalan
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun hingga Januari 2026, didominasi PPN PMSE Rp36,69 triliun. Pemerintah terus perkuat pengawasan sektor digital.
28 Feb 2026
articleKesepakatan Dagang dengan AS: Indonesia Tidak Bisa Tarik Pajak Digital Perusahaan AS
Indonesia sepakat tidak mengenakan pajak digital diskriminatif terhadap perusahaan AS dalam perjanjian dagang ART. Kebijakan ini berpotensi membatasi penerimaan negara hingga Rp29,5 triliun per tahun, meski PPN PMSE tetap dapat dipungut.
23 Feb 2026
articleDilema Pajak Digital: Inkonsistensi Mekanisme PPN PMSE dan PPN JLN
Artikel ini membahas PPN PMSE sebagai solusi pemajakan konsumsi digital, kesenjangannya dengan mekanisme PPN JLN, serta tantangan konsistensi penerapan prinsip destinasi.
7 Jan 2026
articlePajak Digital Tembus Rp43,75 Triliun, Roblox Resmi Ditunjuk Jadi Pemungut PPN PMSE
Penerimaan pajak digital Indonesia tembus Rp43,75 triliun hingga Oktober 2025. Pemerintah tunjuk Roblox sebagai pemungut PPN PMSE. Simak rinciannya.
4 Des 2025
articleHingga Juli 2025, Kontribusi Pajak Digital Tembus Rp 40 Triliun
Hingga Juli 2025, penerimaan pajak ekonomi digital tembus Rp40 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, fintech, dan pajak SIPP.
27 Agu 2025
articlePajak Digital Capai Rp34,91 T per Maret 2025
Penerimaan pajak digital capai Rp34,91 triliun per Maret 2025, didominasi PPN PMSE, kripto, fintech, dan pengadaan pemerintah.
3 Mei 2025
articleDJP Ungkap Kesempatan RI Pungut Pajak Penghasilan Google Cs Kemungkinan Pupus
DJP menyebut peluang Indonesia memungut PPh dari perusahaan digital global terancam pupus karena pembahasan Pilar 1 perpajakan diprediksi deadlock.
18 Feb 2025
articlePemerintah Buru Potensi Pajak Shadow Economy dan Game Online
Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi bawah tanah atau yang biasa disebut sebagai shadow economy serta game online.
29 Okt 2024
articlePenerimaan Pajak Digital Capai Rp 22,2 T per Februari 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital menembus Rp22,179 triliun per 29 February 2024. Jumlah penerimaan tersebut berasal dari pemungutan PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak SIPP.
14 Mar 2024
articleBI: Pembayaran Pajak Parkir Hingga PBB Bisa Gunakan QRIS
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kini Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sudah bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai jenis pajak daerah, seperti pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta layanan retribusi lainnya.
30 Jan 2024
articleRealisasi Penerimaan PMSE 2023 Telah Lampaui Tahun 2022
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, hingga akhir Oktober 2023 telah melampaui realisasi PPN PMSE sepanjang 2022.
9 Nov 2023
articleSetoran PPN PMSE per September 2023 Dekati Capaian 2022
Direktorat Jenderal Pajak mengungkap jumlah setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), hingga akhir September 2023 sebesar Rp 5,01 triliun.
5 Okt 2023
articleAncaman Resesi, Pajak Digital Tumpuan Penerimaan 2023
Dampak paling besar akan terjadi pada penerimaan pajak ekspor atau impor. Karena resesi akan memengaruhi perkembangan perdagangan internasional Indonesia.
15 Nov 2022
articleAkhirnya, Konsensus Pajak Digital Disepakati
Negara yang berhak menerima bagian pajak dari penghasilan perusahaan tersebut yaitu yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan minimal 1 juta euro. Namun demikian, bagi negara yang memiliki nilai Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 40 miliar euro, batasan kontribusinya ditetapkan sebesar 250.000 euro.
1 Jul 2021
articleSertifikasi Tanda Tangan Dokumen Elektronik, Otoritas Pajak Libatkan Eksternal
Menteri Keuangan menerbitkan regulasi khusus yang mengatur penggunaan dokumen perpajakan bertanda tangan elektronik, yang membuka ruang kerjasama penyelenggaraan sertifikasi elektronik antara DJP dengan instansi dan pihak lain.
16 Jun 2021
articleSengketa Pajak Digital Indonesia-AS Buntu, WTO Turun Tangan
Sengketa pajak digital antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) akan berlanjut melalui forum World Trade Organization (WTO). Pasalnya negosiasi yang dilakukan kedua negara menemui titik buntu.
27 Jan 2021
articleOECD Pastikan Konsensus Pajak Digital Rampung Tahun Ini
OECD khawatir terhadap langkah unilateral sejumlah negara yang menerapkan kebijakan perpajakan atas ekonomi digital. Langkah tersebut berpotensi untuk menimbulkan sengketa pajak dan meningkatkan ketegangan perdagangan antar negara, seperti yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.
19 Jun 2020
