Permendagri Soal Pajak Kendaraan Diubah, Insentif Mobil Listrik Dicabut?

Pemerintah baru saja memperbarui ketentuan mengenai pajak kendaraan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. 

Aturan ini diterbitkan untuk menggantikan Permendagri Nomor 8 Tahun 2024, mencakup perubahan mulai dari pasal-pasal di batang tubuh hingga daftar kendaraan di lampirannya.

Permendagri ini adalah menjadi landasan bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBNKB), hingga Pajak Alat Berat (PAB). 

Fokus utamanya adalah menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB), yaitu angka dasar yang nantinya akan dikalikan dengan tarif pajak.

Menariknya, daftar kendaraan di aturan terbaru ini jauh lebih panjang. Selain karena mencakup tahun pembuatan hingga 2026, terdapat penambahan signifikan pada jenis kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

Berikut adalah ulasan poin-poin penting dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2026:

1. Bagaimana Pajak Kendaraan Dihitung?

Secara substansi, aturan ini menetapkan bahwa pajak tidak hanya dihitung dari harga jual saja. Dasar pengenaan pajak (DP PKB) ditentukan oleh dua variabel:

• NJKB/NJAB: Ini adalah Harga Pasaran Umum (HPU) yang ditetapkan secara nasional berdasarkan data dari pabrikan atau harga rata-rata pasar.
• Bobot Koefisien: Ini adalah angka pengali yang mencerminkan dampak kendaraan terhadap jalan dan lingkungan. Mobil penumpang biasa, misalnya, memiliki bobot yang berbeda dengan truk besar karena tingkat kerusakan jalan yang dihasilkan juga berbeda.

2. Pemutakhiran Data Kendaraan (Termasuk Mobil Listrik)

Regulasi ini berfungsi sebagai database raksasa yang mencatat kodefikasi, merek, tipe, hingga tahun pembuatan kendaraan.

• Permendagri 8/2024: Hanya mencakup unit yang diproduksi hingga tahun 2024. Saat itu, daftar mobil listrik masih sangat terbatas pada model-model awal.
• Permendagri 11/2026: Melakukan pemutakhiran besar-besaran untuk unit produksi 2025 dan 2026. Di sini, varian kendaraan listrik muncul jauh lebih lengkap, mencakup berbagai teknologi penggerak seperti AWD (4x4), FWD (4x2), dan RWD. Merek-merek baru seperti BWD/BYD hingga Changan kini secara resmi masuk dalam daftar agar memiliki legalitas pajak yang jelas di daerah.

3. Aturan Baru untuk Modifikasi Kendaraan

Bagi kendaraan yang spesifikasinya diubah dari standar pabrik (karoseri), aturan ini memberikan standar perhitungan baru.

Pemerintah mengubah istilah NJKB Ubah Bentuk menjadi Nilai Jual Modifikasi Kendaraan Bermotor (NJMKB). Regulasi ini menetapkan nilai tambah untuk setiap jenis modifikasi. Misalnya pemasangan bak, box, hingga dump. Nilai tambahan ini nantinya akan dijumlahkan dengan harga standar kendaraan untuk mendapatkan angka pajak yang akurat.

4. Standar Pajak Alat Berat

Untuk alat berat, pemerintah menetapkan bahwa nilai jualnya dihitung dari harga beli awal namun diberikan keringanan berupa penyusutan nilai karena faktor usia:

• Penyusutan ditetapkan maksimal 10% per tahun dengan metode saldo menurun.
• Masa penyusutan ini berlaku selama 5 tahun.
• Setelah lewat 5 tahun, kewenangan untuk menentukan nilai jualnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pemerintah Provinsi masing-masing.

5. Ruang Insentif: Nilai Dasar vs Tarif Akhir

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pencantuman rinci merek mobil listrik dalam lampiran aturan ini bukanlah langkah untuk mencabut insentif. Justru, ini adalah prasyarat administratif. 

Agar sistem di Samsat bisa memproses fasilitas pajak (seperti tarif 0% atau diskon), sistem tersebut harus mengenali dulu unitnya melalui daftar NJKB yang tervalidasi secara nasional.

Penting untuk dipahami bahwa Permendagri ini hanya menetapkan variabel input atau nilai pasar kendaraan. Sementara itu, kewenangan untuk menentukan tarif akhir, berada di tangan Pemerintah Daerah. Misalnya terkait pemberian pembebasan dibebaskan pajak atau diskon khusus.

Regulasi ini sepertinya hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi Pemda, agar memiliki angka acuan yang sah saat memberikan insentif bagi mobil listrik keluaran terbaru.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Permendagri 11 Tahun 2026 hadir sebagai "kamus induk" untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum. 

Dengan data yang lebih segar dan lengkap hingga tahun 2026, setiap kendaraan, baik yang berbahan bakar bensin maupun listrik, memiliki dasar perhitungan pajak yang transparan, seragam dan sah di seluruh wilayah. Indonesia.