Resmi Dirilis, Berikut Rincian 8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Taxpayer Charter

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan piagam wajib pajak atau taxpayer charter, pada Selasa (22/7) di Jakarta.

Taxpayer charter ini berisikan delapan hak dan kewajiban wajib pajak yang tertuang di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025.

Beleid itu mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak yang sebelumnya telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan wajib pajak.

Rincian Isi Taxpayer Charter

Berikut perincian hak dan kewajiban wajib pajak yang termuat di dalam Taxpayer Charter:

Hak Wajib Pajak

1. Hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan.
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tanpa dipungut biaya.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang.
5. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak.
7. Hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.
5. Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang menunjuk kuasa.
8. Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Kesetaraan Wajib Pajak dan DJP

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, keberadaan Taxpayer Charter ini akan membangun kseteraan tanggung jawab dan penghormatan hak. 

"Piagam ini diharapkan menjadi referensi bersama dalam setiap interaksi perpajakan, baik oleh petugas pajak maupun oleh masyarakat," ujar Bimo seperti yang dkutip dari keterangan tertulisnya.

DJP juga mengungkapkan, peluncuran Taxpayer Charter ini merupakan bentuk komitmen otoritas pajak untuk menghadirkan tyransparansi, akuntabilitas dan keadilan. (ASP)