Tag
#Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Menampilkan 1-19 dari 31 item
articlePajak Ekonomi Digital Capai Rp54,71 Triliun hingga Juni 2026
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp54,71 triliun hingga Juni 2026, didominasi PPN PMSE, pajak kripto, dan fintech.
23 Jul 2026
articleValuasi Dalam Restrukturisasi: Mengurai Nilai Bisnis dari Perspektif Pajak
Bagaimana pajak memandang valuasi bisnis? Simak peran DCF, alokasi aset, dan rekonsiliasi pajak dalam restrukturisasi bisnis.
15 Jul 2026
articlePPh Merchant Shopee hingga Tokopedia Ditargetkan Berlaku Juli 2026
DJP menargetkan PPh Pasal 22 bagi merchant Shopee, Tokopedia, dan marketplace lain berlaku Juli 2026 demi menciptakan persaingan yang adil.
30 Jun 2026
articleBobot Penilaian Kinerja Fiskus Condong ke Target Penerimaan
PMK 39 Tahun 2026 menyesuaikan penghitungan tunjangan kinerja DJP, termasuk perubahan bobot capaian dan pertumbuhan penerimaan.
11 Jun 2026
articleSudah Bayar Pajak, Kenapa Masih Harus Lapor SPT? Ini Penjelasan DJP
Sudah bayar pajak, tetapi tetap wajib lapor SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembayaran pajak dan pelaporan SPT merupakan dua kewajiban berbeda dalam sistem self-assessment. Simak alasan pentingnya lapor SPT serta informasi apa saja yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak.
13 Mar 2026
articlePerluas Basis Pajak, DJP Cek 6 Juta WP Non-Efektif yang Masih Berpenghasilan
DJP menemukan sekitar 6 juta wajib pajak non-efektif yang masih memiliki aktivitas ekonomi. Data tersebut kini ditelusuri untuk menggali potensi penerimaan pajak yang belum tergarap.
10 Mar 2026
articleRestitusi Pajak Rp361 Triliun Sudah Cair, Menkeu Purbaya Tahan Sisa Rp7 Triliun
Realisasi restitusi pajak 2025 mencapai Rp361 triliun. Menkeu Purbaya menyebut pemerintah hanya menahan sekitar Rp6–7 triliun di tengah tekanan penerimaan negara.
9 Feb 2026
articleTunggak Pajak Minimal Rp100 Juta, DJP Bisa Blokir Layanan Publik
DJP kini berwenang memblokir layanan publik bagi wajib pajak menunggak minimal Rp100 juta. Aturan ini diatur dalam PER-27/PJ/2025
26 Jan 2026
articlePerkuat Kompetensi, MUC Consulting Gelar FGD Pajak Minimum Global
MUC Consulting menggelar Forum Group Discussion (FGD) Global Minimum Tax (GMT) PMK 136/2024 untuk memperkuat pemahaman konsultan pajak terhadap regulasi pajak internasional.
23 Okt 2025
articleKecewa Layanan Pajak dan Bea Cukai? Langsung Lapor ke Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya buka saluran pengaduan layanan pajak dan bea cukai lewat WhatsApp 0822-4040-6600. Wujud komitmen transparansi dan integritas.
17 Okt 2025
articleDJP, PPATK, dan BPKP Perkuat Sinergi Awasi Penerimaan Negara
DJP, PPATK, dan BPKP menjalin sinergi strategis lewat dua perjanjian kerja sama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerimaan negara.
10 Okt 2025
articleBaru Menjabat, Dirjen Pajak Bimo Masih Pelajari Sistem Coretax
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto fokus benahi Coretax dengan integrasi data, sistem, dan SDM sebagai langkah reformasi pajak.
28 Mei 2025
articleKantor Pajak Tutup Hingga 7 April 2025, Lapor SPT Hanya Lewat DJP Online
DJP menurut operasional kantor pajak mulai 28 Maret-7 April 2025 dalam rangka libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah, karenanya layanan perpajakan akan dialihkan secara daring.
28 Mar 2025
articleDJP: Kelebihan Bayar PPN 12% Akan Dikembalikan
DJP memastikan bahwa Wajib Pajak yang telah membayar PPN 12% pada 2025, dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut
3 Jan 2025
articleKejar Target Penerimaan 2024, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan
Untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkuat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan, karena hingga akhir April 2024 realisasi penerimaan pajak baru mencapai 31,38% dari target dan mengalami kontraksi 9,2% dibanding tahun 2023.
29 Mei 2024
articleCatat, Berikut Penyesuaian Waktu Kerja DJP di Bulan Puasa
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lakukan penyesuaian waktu kerja, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.
15 Mar 2024
articleMK Tolak Permohonan Uji Materi Pemisahan DJP dari Kemenkeu
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial revew terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
2 Feb 2024
articleMK Gelar Sidang Pemisahan DJP dari Kemenkeu
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk memisahkan kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan, sebagaimana permohonan uji materi yang diregistrasi dengan nomor 155/PUU-XXI/2023.
8 Jan 2024
articleDJP Masih Tinjau Urgensi Terbitkan SE Terkait Natura
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku masih meninjau implementasi ketentuan mengenai natura atau kenikmatan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mentri keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.
26 Okt 2023
