DJP Beri Penjelasan Soal Kredit Pajak Masukan Lewat Cortex, Berikut Poin-poinnya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berikan penjelasan terkait mekanisme pengkreditan pajak masukan melalui Coretax, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024).
Penjelasan ini diberikan karena banyaknya pertanyaan yang disampaikan wajib pajak yang merasa bingung dengan ketentuan pengkreditan pajak dalam PMK 81/2024.
Terutama, terkait periode pengkreditan pajak masukan apakah wajib dilakukan pada masa pajak yang sama atau boleh dilakukan pada masa pajak berbeda.
Baca Juga: Pemerintah Rilis PMK 81/2024 Mengenai Coretax, 42 Aturan Lama Dicabut
Poin-Poin Penjelasan
Terkait hal ini DJP memberikan penjelasan sebagaimana yang disampaikan dalam Keterangan tertulis No. KT-08/2025, berikut poin-poinnya:
-
Dasar Hukum Pengkreditan Pajak Masukan
Pengkreditan pajak masukan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PMK 81/2024.
-
Pengkreditan Bisa Dilakukan di Masa Pajak yang Sama atau Berbeda
Sesuai Pasal 9 ayat (2) UU PPN, pajak masukan dapat dikreditkan baik dalam masa pajak yang sama maupun berbeda.
-
PMK 81/2024 Tidak Melarang Pengkreditan di Masa Pajak Berbeda
Meskipun PMK 81/2024 hanya menyebut pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang sama, DJP menegaskan bahwa aturan ini tidak melarang pengkreditan pajak masukan di masa pajak berbeda.
-
Manfaat Integrasi Coretax untuk Faktur Pajak
Dengan integrasi Coretax, faktur pajak yang dibuat akan otomatis ter-prepopulated ke SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan transaksi, sehingga memudahkan pelaporan pajak.
-
Pembaruan Aplikasi Coretax untuk e-Faktur
DJP telah memperbarui aplikasi Coretax, sehingga pengkreditan pajak masukan dalam e-Faktur dapat dilakukan dengan pajak keluaran maksimal hingga tiga masa pajak berikutnya.
DJP juga menegaskan bahwa pembaruan aplikasi Coretax ini tidak memerlukan revisi terhadap PMK 81/2024. Sebagai informasi, PMK 81/2024 merupakan regulasi yang mengatur implementasi sistem Coretax dan akan mulai berlaku efektif 1 Januari 2025.
Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan wajib pajak lebih memahami mekanisme pengkreditan pajak masukan dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Coretax dan e-Faktur untuk kepatuhan pajak yang lebih baik.
Kesimpulan
Penjelasan DJP ini memberikan kepastian bahwa pengkreditan pajak masukan tetap bisa dilakukan dalam masa pajak yang berbeda. Dengan adanya pembaruan aplikasi Coretax, pelaporan pajak melalui e-Faktur menjadi lebih mudah dan efisien. Pastikan Anda selalu mengikuti perkembangan aturan pajak agar tetap patuh dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak Anda. (ASP)
