Pajak Minimum Global Berlaku, Ketahui Ketentuan Kurs yang Harus Dipatuhi

Ketentuan mengenai translasi atau pengubahan mata uang dalam ketentuan pajak minimum global menjadi hal yang substansial. Karenanya di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024, mekanisme translasi mata uang diatur.

Tujuannya, agar memberikan kepastian hukum dalam penghitungan pajak tambahan. Sehingga dapat memudahkan wajib pajak saat mengharmonisasi penghitungan dari berbagai yurisdiksi yang memiliki mata uang berbeda. 

Perlu diingat, salah satu pengenaan pajak minimum global sebesar 15%, berlaku bagi perusahaan multinasional (PMN) dengan omzet tertentu. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menggunakan pendekatan Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules dan mengadopsi beberapa charging mechanism, yaitu Income Inclusion Rules (IIR) dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) mulai 1 Januari 2025, serta Undertaxed Payment Rules (UTPR) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Baca Juga: Mengenal Perhitungan Covered Tax Sesuai PMK 136/2024

Penggunaan Translasi Mata Uang

Terkait pelaksanaan pajak minimum global 15%, translasi mata uang dapat dilakukan untuk berbagai keperluan. Seperti, untuk menentukan apakah grup PMN telah masuk ke dalam cakupan GloBE Rules atau tidak. Selain itu, translasi mata uang juga digunakan ketika akan menentukan nilai pajak tambahan (top-up tax).

1. Memastikan Ketercakupan GloBE Rules

Seperti kita tahu, kriteria suatu PMN tercakup ke dalam ketentuan GloBE Rules adalah memiliki peredaran bruto konsolidasi Grup PMN dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengujian minimal sebesar EUR750 juta per tahun. Dengan kata lain, nilai ini menjadi batasan atau threshold dari GloBE rules.

Persoalannya, bagi Grup PMN yang menggunakan mata uang selain Euro, dalam laporan keuangan konsolidasinya, mereka diwajibkan untuk melakukan translasi ke Euro guna menghitung threshold. 

Adapun translasi ke mata uang Euro harus dilakukan menggunakan kurs rata-rata bulan Desember tahun pajak sebelumnya yang dirilis oleh European Central Bank.

Baca Juga: Memahami DMTT, Pajak Tambahan GloBE Rules  yang Untungkan Indonesia

Contoh:

PT ABC merupakan entitas induk utama dari grup BUMN yang berlokasi di Indonesia, dengan tahun pembukuan mengikuti kalender tahunan. Grup ABC akan melakukan pengecekan terhadap threshold untuk menentukan apakah pada tahun 2025, grup tersebut termasuk dalam cakupan GloBE. 

Berikut ini adalah ilustrasi penggunaan translasi mata uang dalam proses tersebut.

Tahun Pajak Pengecekan	Translasi Peredaran Bruto ke Euro
2024	Kurs rata-rata Desember 2023
2023	Kurs rata-rata Desember 2022
2022	Kurs rata-rata Desember 2021
2021	Kurs rata-rata Desember 2020

2.    Translasi dalam Perhitungan Pajak Tambahan

Bagi Grup PMN yang laporan keuangan konsolidasinya tidak menggunakan mata uang Rupiah dan perlu melakukan pembayaran pajak tambahan di Indonesia berdasarkan mekanisme IIR, UTPR, dan/atau DMTT, maka pembayaran harus dilakukan dalam Rupiah. 

Translasi ke Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) pada saat pembayaran pajak tambahan.

Contoh:

Pada Tahun Pajak 2025, Grup ABC telah memenuhi kriteria sebagai Grup PMN yang masuk dalam cakupan GloBE Rules dan Tahun Pajak 2025 merupakan tahun pertama penerapan Globe Rules bagi Grup ABC

Apabila terdapat pajak tambahan yang muncul di Indonesia untuk tahun pajak 2025, pajak tersebut akan terutang pada Tahun Pajak 2026. Pembayaran pajak tambahan yang terutang harus dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2026. 

Jika Grup ABC melakukan pembayaran pada 1 Desember 2026, maka kurs yang digunakan adalah kurs KMK yang berlaku pada tanggal tersebut.

Baca Juga: Penerapan IIR Sebagai Charging Mechanism dalam Pajak Minimum Global PMK 136/2024

Tantangan Volatilitas Mata Uang

Namun, penerapan kebijakan translasi mata uang ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah volatilitas nilai tukar yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam jumlah pajak yang harus dibayar. 

Selisih antara nilai tukar yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan nilai tukar pada saat pembayaran pajak dapat berdampak pada kewajiban pajak perusahaan. 

Misalnya, jika sebuah perusahaan menghitung pajak tambahan dengan kurs Euro yang lebih rendah pada laporan keuangannya, tetapi kurs Euro menguat terhadap Rupiah saat pembayaran pajak dilakukan, maka perusahaan harus membayar jumlah yang lebih besar dalam Rupiah. 

Sebaliknya, jika nilai tukar melemah, pajak yang dibayarkan bisa lebih kecil dari yang diestimasi sebelumnya. Namun terlepas dari tantangan yang timbul, pedoman translasi dalam PMK 136/2024 telah memberikan kejelasan bagi wajib pajak.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Divisi Transfer Pricing MUC Consulting melalui ask_muc@muc.co.id. Divisi Transfer Pricing MUC Consulting didukung oleh profesional yang telah memiliki pengalaman panjang dalam menangani sengketa transfer pricing, serta telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga profesional. Termasuk di antaranya Certificate of Professional Training in Fundamental of GloBE Rules - Pillar Two. Sertifikat ini diberikan atas partisipasinya dalam pelatihan yang diikuti terkait ketentuan GloBE dari IBFD.