PMK 136 Tahun 2024: Lompatan Transformasional Menuju Era Pajak Minimum Global

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 (PMK-136/2024) sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) rules. 

Regulasi ini merupakan bagian dari upaya global yang diinisiasi oleh OECD/G20 Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya bagi grup perusahaan multinasional (Grup PMN).

Baca Juga: Uraian Komprehensif Ketentuan Pajak Minimum Global

Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara anggota G20 dan OECD telah bekerja sama untuk mencegah praktik BEPS, yaitu penggerusan basis pajak melalui pemindahan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol. Salah satu inisiatif terbesar adalah pengembangan GloBE model melalui Pilar Dua.

Sebelumnya, untuk mengatasi BEPS, OECD telah mengeluarkan 15 aksi yang dikenal sebagai BEPS Action 1-15 atau BEPS 1.0. Namun, beberapa isu BEPS masih belum terselesaikan, sehingga IF mengembangkan solusi BEPS 2.0 yang terdiri dari dua pilar:

• Pilar Satu: Berkaitan dengan realokasi sebagian laba dari perusahaan multinasional (MNE) terbesar dan paling menguntungkan ke negara pasar, yaitu negara tempat produk atau layanan mereka dikonsumsi.
• Pilar Dua: Mengatur penerapan pajak minimum global sebesar 15% untuk memastikan bahwa MNE membayar pajak dengan tarif minimum tersebut di setiap yurisdiksi operasional mereka.

Dengan terbitnya PMK-136/2024, menegaskan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dalam IF dan menunjukkan komitmennya untuk menerapkan ketentuan GloBE (Pilar Dua) mulai 1 Januari 2025. 

Aturan ini berlaku untuk entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan minimal 750 juta euro. Penerapan ini diharapkan dapat meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat dan memastikan bahwa MNE membayar pajak yang adil.

PMK-136/2024 menegaskan bagaimana Indonesia akan mengadopsi dan mengimplementasikan GloBE. Bab I dari PMK ini memuat 63 (enam puluh tiga) definisi strategis untuk memperjelas berbagai istilah dan cakupan terkait GloBE, mulai dari definisi  Grup PMN, Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR), hingga konsep Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Baca Juga: Berlaku 1 Januari 2025, Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

Cakupan dan Definisi Strategis dalam PMK 136/2024

Pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 PMK-136/2024, dijelaskan terkait ketentuan umum, terutama definisi yang menjadi dasar pengaturan. Berikut beberapa poin penting:

1. GloBE

• Merupakan ketentuan pajak tambahan global yang dikembangkan oleh OECD/G20 IF on BEPS.
• Menjadi payung bagi aturan-aturan lain, seperti Income Inclusion Rules (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan DMTT.

2. Grup PMN

• Suatu grup yang memiliki setidaknya satu entitas atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar yurisdiksi entitas induk utama.
• Fokus utama penerapan GloBE adalah mencegah penyalahgunaan perbedaan tarif pajak di berbagai negara oleh grup multinasional.

3. Laporan Keuangan Konsolidasi

• Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha gabungan beberapa entitas dalam grup.
• Definisi ini penting karena GloBE menghitung laba GloBE (GloBE income) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dengan penyesuaian tertentu.

4. Entitas, Entitas Konstituen, dan Entitas Induk

• Entitas diartikan sebagai badan atau pengaturan yang menyajikan akun keuangan secara terpisah, seperti partnership atau trust.
• Entitas Konstituen mencakup setiap entitas dalam grup, termasuk BUT yang berada di negara lain.
• Entitas Induk Utama adalah entitas yang mengendalikan langsung/tidak langsung entitas lain dalam grup, dan tidak dikendalikan oleh entitas lain di atasnya.

5. Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah

• Mengacu pada entitas dalam grup PMN yang berada di yurisdiksi berpajak rendah, atau tidak dikenai pajak.
• Konsep ini menjadi kunci dalam penentuan apakah ETR lebih rendah dari tarif minimum 15% yang ditetapkan oleh GloBE.

6. ETR

• Rasio antara jumlah pajak tercakup yang disesuaikan dibagi dengan jumlah laba GloBE bersih suatu negara atau yurisdiksi untuk suatu tahun pajak.
• Bila ETR lebih rendah dari tarif minimum (15%), maka ketentuan GloBE akan mengenakan pajak tambahan.

7. Ketentuan IIR, UTPR, dan DMTT

• IIR: pajak tambahan dikenakan pada entitas induk dalam negeri, jika entitas konstituen lain dalam grup dikenakan pajak di bawah tarif minimum (15%) di negara atau yurisdiksi tempat menjalankan kegiatan usahanya.
• UTPR: pajak tambahan dikenakan pada entitas konstituen dalam negeri, jika IIR tidak diterapkan dan/atau belum cukup mengompensasi perbedaan tarif pajak.
• DMTT: pajak tambahan dikenakan pada entitas konstituen dalam negeri, yang tarif pajak efektifnya di bawah tarif minimum (15%).

8. Qualified IIR, Qualified DMTT, dan Qualified UTPR

• Mengatur bahwa ketentuan IIR, DMTT, dan UTPR di suatu negara dianggap “qualified” bila sesuai standar GloBE.
• Jika ketentuan domestik suatu negara memenuhi standar OECD/G20 IF on BEPS, maka pemajakan tambahan tersebut dapat berlaku.

9. Laba GloBE atau Rugi GloBE

• Laba atau Rugi GloBE adalah laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang telah disesuaikan menurut aturan GloBE.

Baca Juga: Mengenal Perhitungan Covered Tax Sesuai PMK 136/2024

10. Substance Based Income Exclusion (SBIE) 

• Pengecualian pengenaan pajak tambahan atas Laba GloBE Bersih yang dihitung dengan formula tertentu.

11. Surat Pemberitahuan (SPT) Terkait GloBE

Dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis SPT: SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT, dan SPT Tahunan PPh UTPR.
Setiap SPT ini bertujuan melaporkan kewajiban pajak tambahan sesuai mekanisme GloBE.

12. GloBE Information Return (GIR)

• Formulir standar yang wajib disampaikan oleh Entitas Konstituen kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).
• Berisi informasi terkait identitas entitas konstituen, struktur Grup PMN, perhitungan-perhitungan, catatan mengenai pemilihan yang dibuat sesuai ketentuan GloBE, dan lainnya.

13. Flow-through Entity dan Tax Transparent Structure

• Entitas yang penghasilannya diakui langsung oleh pemilik, seperti partnership atau trust tertentu, dapat menjadi sasaran khusus jika mereka berada di yurisdiksi dengan aturan pajak unik.
• Struktur kepemilikan yang “transparan” secara pajak juga memiliki peran untuk meminimalkan beban pajak di level entitas.

14. Penyesuaian Akuntansi dan Pajak Tangguhan

• Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, dan Kewajiban Pajak Tangguhan turut didefinisikan, mengingat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat memengaruhi tarif pajak efektif.

Baca Juga: Penyesuaian Pajak Tangguhan dalam Perhitungan Pajak Tercakup GloBE Rules

15. Dividen yang Dikecualikan (Excluded Dividends)

• Dividen atau distribusi lainnya yang terkait dengan kepentingan kepemilikan lainnya, kecuali kepemilikan saham portofolio jangka pendek atau terkait entitas investasi.

16. Pemilihan Tahunan dan Pemilihan 5 Tahun

• Menyediakan fleksibilitas tertentu bagi Entitas Konstituen Pelapor untuk melakukan pemilihan metode perhitungan atau pengaturan tertentu dalam cakupan GloBE, baik untuk jangka pendek (1 tahun) maupun jangka panjang (5 tahun).

17. Look Back Period

• Merupakan periode 5 (lima) tahun pajak [Pemilihan Tahunan dan 4 (Empat) Tahun Pajak Sebelumnya] Entitas Konstituen Pelapor untuk menyesuaikan laba atau rugi GloBE dalam hal terdapat keuntungan harta agregat di suatu negara atau yurisdiksi.

18. Notifikasi dan CbCR

• Notifikasi adalah pemberitahuan tertulis mengenai identitas subjek pajak dalam Grup PMN, termasuk penunjukan pihak pelapor.
• Country by Country Report (CbCR) atau Laporan per Negara tetap digunakan dalam kerangka internasional untuk mengidentifikasi lokasi laba, pajak yang dibayar, serta aktivitas utama per negara.

Baca Juga: Beberapa Hal yang Penting Diketahui dari Ketentuan GloBE Sesuai PMK 136/2024

Dampak Penerapan PMK 136/2024

Penerapan regulasi ini memiliki dampak transformasional bagi wajib pajak. Beberapa dampak yang akan terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Baru bagi Grup Multinasional

Bagi korporasi yang tergabung dalam Grup PMN, terutama yang memiliki entitas di Indonesia, perlu menyesuaikan perhitungan pajaknya sesuai definisi GloBE. Hal ini dapat berarti peningkatan beban administrasi dan keselarasan sistem akuntansi/pajak.

2. Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak

Melalui definisi yang komprehensif, pemerintah Indonesia memperkuat landasan hukum untuk menutup celah perpajakan. Sifatnya mengikuti standar internasional sehingga Indonesia dapat berkoordinasi dengan negara lain dalam memerangi praktik BEPS.

3. Tantangan Administrasi Pajak

DJP memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang lebih canggih untuk menangani data lintas yurisdiksi, termasuk validasi CbCR, GIR, Notifikasi, dan beberapa SPT Tahunan khusus terkait penerapan pajak minimum global. Implementasi sukses memerlukan kerja sama erat dengan pelaku usaha dan konsultan pajak.

4. Peran Konsultan Pajak dan Akuntan

Dengan banyaknya konsep teknis (contoh: pajak tangguhan, penilaian harta yang mengacu pada harga pasar atau mark-to-market dan penyesuaian akuntansi), peran profesional pajak dan akuntansi menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi perpajakan sesuai aturan baru.

Baca Juga: Memahami DMTT, Pajak Tambahan GloBE Rules  yang Untungkan Indonesia

Kesimpulan

Penerapan PMK-136/2024 menjadi dasar utama dalam penerapan  GloBE di Indonesia. Dengan definisi yang komprehensif dan strategi yang terstruktur, regulasi ini membantu menciptakan persaingan bisnis yang adil, memperkuat basis pajak dalam negeri, dan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang sesuai dengan kontribusi ekonominya.

Bagi perusahaan yang tergabung dalam Grup PMN, pemahaman terhadap aturan ini sangat krusial. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi pajak, sistem akuntansi, serta dokumentasi keuangan agar sesuai dengan ketentuan GloBE. Dengan demikian, penerapan pajak minimum global dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas bisnis.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah dan pelaku usaha harus berkolaborasi untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi sistem perpajakan nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Divisi Transfer Pricing MUC Consulting melalui ask_muc@muc.co.id. Divisi Transfer Pricing MUC Consulting didukung oleh profesional yang telah memiliki pengalaman panjang dalam menangani sengketa transfer pricing, serta telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga profesional. Termasuk di antaranya Certificate of Professional Training in Fundamental of GloBE Rules - Pillar Two. Sertifikat ini diberikan atas partisipasinya dalam pelatihan yang diikuti terkait ketentuan GloBE dari IBFD.