Category
Opinion
Menampilkan 1-19 dari 200 item
articleKoreksi Pajak Intai Pembiayaan Aset Melalui Leasing
Koreksi pajak atas transaksi leasing dapat muncul akibat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal. Simak titik rawan serta strategi mitigasinya.
21 Jul 2026
articleEkspor SDA Satu Pintu dan Dampaknya pada Transfer Pricing
Kebijakan ekspor SDA satu pintu melalui BUMN berpotensi mengubah struktur transfer pricing dan tata kelola ekspor nasional Indonesia.
20 Jul 2026
articleAmbigu Pengenaan PPN atas Transaksi Unit Karbon
Ketidakjelasan aturan PPN atas transaksi karbon memunculkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha di tengah berkembangnya pasar karbon Indonesia.
17 Jul 2026
articleValuasi Dalam Restrukturisasi: Mengurai Nilai Bisnis dari Perspektif Pajak
Bagaimana pajak memandang valuasi bisnis? Simak peran DCF, alokasi aset, dan rekonsiliasi pajak dalam restrukturisasi bisnis.
15 Jul 2026
articleMencermati Penjualan Saham Perusahaan Privat oleh Subyek Pajak Luar Negeri
Mencermati kewenangan DJP dalam menilai transaksi penjualan saham perusahaan Indonesia oleh WPLN serta potensi sengketa PPh Pasal 26 dan P3B.
13 Jul 2026
articleBelajar dari Sengketa RPM dan TNMM, Bolehkah Metode Transfer Pricing Berubah?
Pelajari kapan perubahan metode transfer pricing dari TNMM ke RPM diperbolehkan berdasarkan sengketa pajak dan prinsip most appropriate method.
9 Jul 2026
articleRelevansi Fasilitas Bebas PPh bagi PFII di Era Global Minimum Tax
Global Minimum Tax mengubah efektivitas insentif PPh bagi PFII dan mendorong Indonesia menyusun strategi investasi yang lebih berkelanjutan.
9 Jul 2026
articleRestitusi Ditahan: Antara Stabilitas Fiskal dan Tekanan Usaha
Penahanan restitusi pajak memicu kekhawatiran dunia usaha. Simak dampaknya terhadap likuiditas, kepastian hukum, dan stabilitas fiskal.
6 Jul 2026
articleLewat Public CbCR, Australia Ubah Wajah Transparansi Pajak
Australia mengubah transparansi pajak lewat Public CbCR. Data yang dulu rahasia kini terbuka, memunculkan risiko baru bagi multinasional.
6 Jul 2026
articleKoreksi atas Rabat, 3M, dan Realitas Dunia Usaha
Perbedaan pandangan atas rabat memicu sengketa pajak. Dokumentasi dan bukti bisnis menjadi kunci agar rabat diakui sebagai biaya 3M.
6 Jul 2026
articleSebuah Catatan Tentang Relaksasi di Ujung Waktu
Relaksasi SPT Badan 2026 memunculkan pertanyaan soal kesiapan Coretax, kepastian pelaporan, dan efektivitas sistem pajak.
6 Jul 2026
articleParadigma Baru Dalam Merespon SP2DK di Era Coretax
Pahami paradigma baru merespons SP2DK di era Coretax. Simak strategi kepatuhan pajak sesuai PMK 111/2025 agar siap menghadapi pengawasan DJP.
6 Jul 2026
articleKesiapan GMT Ditentukan oleh Kelengkapan Data Wajib Pajak
Implementasi GMT melalui PER-6/PJ/2026 menempatkan kualitas dan kelengkapan data wajib pajak sebagai faktor utama keberhasilan kepatuhan.
24 Jun 2026
articleKetika Lebih Bayar PPh Pasal 22 Impor Menggerus Likuiditas
Lebih bayar PPh Pasal 22 Impor dapat menahan dana perusahaan, mengganggu likuiditas, dan menambah beban restitusi di tengah kebutuhan modal usaha.
23 Jun 2026
articlePajak Natura dan Paradoks dalam Biaya Kepatuhan
Pajak natura pasca UU HPP meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan serta menambah biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak dan perusahaan.
12 Jun 2026
articleMenyoal Paradigma Tax Governance: Dari Beban Menjadi Investasi
Tax governance merupakan investasi strategis untuk meningkatkan likuiditas, kepatuhan, dan efisiensi operasional perusahaan.
12 Jun 2026
articleBerakhirnya Era Formalitas Beneficial Owner dalam Pemanfaatan P3B
Status beneficial owner dalam P3B kini wajib didukung substansi ekonomi nyata. Simak perubahan penting dalam PMK 112/2025.
11 Jun 2026
articleKewajiban Repatriasi DHE, Antara Likuiditas dan Risiko Transfer Pricing
Kewajiban repatriasi DHE dapat memicu risiko transfer pricing, koreksi bunga, hingga sengketa pajak bagi eksportir dan grup multinasional.
5 Jun 2026
articleTCF dan Cooperative Compliance, WP Grup Respons Renstra DJP
Renstra DJP 2025–2029 mendorong Wajib Pajak Grup memperkuat TCF dan cooperative compliance untuk meningkatkan kepatuhan.
28 Mei 2026
